LAMPUNG, PAMUNGKAS INDONESIA.ID – Pj. Gubernur Lampung Samsudin berkomitmen untuk menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut masalah anggaran.
“Dengan harapan pemerintahan yang akan datang, gubernur terpilih. Saya sudah menyiapkan kertas putih. Tidak ada persoalan lagi. Itu target saya, ” kata Samsudin saat di wawancara awak media, Selasa (25/6/2024).
Samsudin mengatakan banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan di Pemprov Lampung. Kita sudah melakukan rapat membahas permasalahan ini. Seperti contoh persoalan hutang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Kabupaten/Kota yang harus segera diselesaikan, karena memang yang namanya anggaran harus diselesaikan.
“Kalau ada anggarannya iya harus kita lakukan penyelesaian, ” kata Samsudin
Samsudin meminta kepada semuanya berikan saya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi berikan saya waktu, ” tambah dia.
Diberitakan sebelumya, Upaya Pemprov Lampung dalam menyelesaikan hutang Dana Bagi Hasil (DBH) terus dilakukan. Meski hutang DBH merupakan hasil peninggalan sebelumnya.
Pemprov Lampung telah merealisasikan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp1.194.831.463.319,00.
Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti Rekomendasi BPK-RI, maka Pemprov Lampung telah menyusun strategi terhadap manajemen kas di tahun anggaran 2024 dalam rangka untuk tetap menjaga komitmen dalam menyalurkan DBH kepada kabupaten/kota.
Dalam rangkaian manajemen kas tersebut, dapat dipastikan bahwa seluruh kewajiban penyaluran DBH tahun anggaran 2023 yang masih tersisa di tahun 2024 akan terbayar lunas.
Terhadap hutang DBH sebesar Rp1.080.039.816.800,00 yang telah dijelaskan di awal, saat ini telah dilakukan pembayaran sebesar Rp355.217.240.881,00 sehingga menyisakan saldo sebesar Rp724.822.575.919,00.
Pembayaran tersebut tepat sesuai skema yang telah disusun dan disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Lampung melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 beberapa waktu yang lalu. Sisa terhadap saldo DBH kabupaten/kota tersebut akan terus direalisasikan selama tahun anggaran 2024 ini.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto kepada awak media, Senin (13/5/2024).
Fahrizal menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan pendistribusian DBH kepada kabupaten/kota yang merupakan kewajiban DBH tahun anggaran 2022 yang terbayar lunas dan juga DBH pada tahun berjalan 2023.
Bahkan sejak tahun 2015 atas LKPD tahun 2014 Pemprov telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 10 kali berturut-turut, yang didalamnya juga selalu mencatat hutang DBH terhadap 15 kabupaten/kota.
Fahrizal menambahkan, bahwa setiap tahunnya, sejak 2015 Pemprov Lampung selalu melakukan pembayaran terhadap kabupaten/kota atas DBH tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
“Tentu saja didahului dengan pencatatan kewajiban DBH tahun sebelumnya sebagai Hutang Jangka Pendek pada Laporan Keuangan setiap tahunnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian dijelaskan secara memadai. Hal ini yang menyebabkan Laporan Keuangan Provinsi Lampung selalu dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI,” ujar Fahrizal
Tak sampai disitu, Fahrizal juga mengatakan bahwa dalam perjalanan 10 tahun terakhir. Pemprov Lampung mampu melakukan pembayaran terhadap kewajiban tahun sebelumnya dan membayar bagi hasil ke kabupaten /kota di tahun berjalan. Tahun 2014, Pemprov mempunyai hutang yang dibayarkan pada tahun anggaran 2015.
Begitupula seterusnya, hingga tahun anggaran 2023 yang dibayar pada tahun anggaran 2024. Pemprov selalu berhasil membayar kewajiban DBH tahun sebelumnya pada setiap tahunnya, meskipun melalui keterbatasan anggaran dan kas, serta juga turut membayar sebagian DBH di tahun berjalan.
Dari total belanja daerah pada APBD, Pemprov Lampung setiap tahunnya selalu merealisasikan s.d. 20% dari total belanja untuk belanja transfer bagi hasil ke kabupaten/kota. Komitmen ini, selalu dijaga oleh Pemprov Lampung sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap catatan BPK RI yang merekomendasikan untuk selalu merealisasikan DBH tahun-tahun sebelumnya, ” papar dia
Masih kata Fahrizal, pada saat bersamaan Pemprov Lampung juga wajib memenuhi ketentuan belanja di sektor lain yang menjadi mandatory spending atau kewajiban untuk membiayai pembangunan di Provinsi Lampung, seperti Pembangunan di bidang Pendidikan (24%), Kesehatan (11%), Infrastruktur (22%) dan kewajiban-kewajiban lainnya, ” pungkasnya. (Bay)
