LAMPUNG, PAMUNGKASINDONESIA.ID – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI menggelar Bimbingan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan DPRD Provinsi Lampung. Kegiatan berlangsung di Gedung Abung, Ruang Balai Keratun Kompleks Pemprov Lampung, pada kamis (18/9/2025).
Dalam sambutannya Kepala BPIP RI, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di tingkat daerah.
“Saya berterima kasih atas kesempatan hadir di Lampung untuk menandatangani MoU serta memberikan pemantapan ideologi Pancasila kepada DPRD Provinsi Lampung,” ujar Yudian.
Yudian juga menyampaikan pengalamannya menulis buku berjudul “Mengapa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Terbaik dan Terhebat di Muka Bumi”. Buku tersebut rencananya akan segera dibagikan kepada para pemangku kepentingan.
“Selama ini kita diajarkan bahwa proklamasi adalah hasil perjuangan bangsa itu benar, tetapi belum lengkap. Keistimewaan proklamasi kita justru terletak pada momentumnya, yaitu di tengah berkecamuknya Perang Dunia II, perang terbesar dalam sejarah umat manusia,” jelasnya.
Yudian menambahkan, meski bangsa Indonesia telah dijajah ratusan tahun dan tertinggal dalam teknologi militer, momentum Perang Dunia II justru membuka jalan menuju kemerdekaan.
“Sangat sulit membayangkan Indonesia bisa merdeka pada masa itu. Namun, sejarah membuktikan sebaliknya. Inilah kehebatan proklamasi kita,” tegasnya.
BPIP berharap kolaborasi dengan DPRD Lampung ini dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila, baik melalui pembinaan maupun penguatan regulasi di daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, menyambut positif penyelenggaraan bimtek tersebut. Dalam sambutannya, ia menyebut kegiatan ini sebagai ruang penting untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di kalangan pimpinan dan anggota dewan.
“Melalui kegiatan ini, kita dapat semakin memahami, menanamkan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Kostiana menegaskan, pemantapan Pancasila harus diwujudkan tidak hanya melalui peraturan, tetapi maupunjuga dalam praktik sehari-hari, baik di lembaga pemerintahan masyarakat.
“Pemantapan Pancasila harus kita realisasikan, tidak hanya dalam aturan, tetapi juga dalam tindakan nyata,” imbuhnya.
Di akhir sambutan, Kostiana mengingatkan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.
“Mari kita wujudkan pribadi yang berkarakter, menjaga persatuan, dan membangun Indonesia berlandaskan Pancasila,” tandasnya.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar saat diwawancarai, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen lembaganya untuk tidak lagi menyelenggarakan kegiatan di hotel.
“Mulai hari ini, kami di DPRD Lampung berkomitmen penuh untuk mengubah pola penyelenggaraan kegiatan. Gedung-gedung pemerintahan akan kami maksimalkan untuk menunjang berbagai aktivitas, baik rapat, bimbingan teknis, maupun kegiatan kedewanan lainnya,” tegasnya.
Menurut Giri, penggunaan fasilitas pemerintah adalah jawaban nyata atas masukan masyarakat agar DPRD lebih efisien dan transparan dalam penggunaan anggaran. Selain lebih sederhana, langkah ini juga dianggap sebagai simbol kedekatan DPRD dengan rakyat.
“DPRD adalah rumah rakyat. Sudah semestinya kami mengedepankan fasilitas publik yang memang dibangun untuk kepentingan masyarakat luas. Setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari upaya merawat kepercayaan masyarakat,” ujarnya. (Jef/imo/yhs/bdh)
