LAMPUNG, PAMUNGKASINDONESIA.ID – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muklis Basri, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proyek pembangunan yang bersumber dari APBD 2025.
Hal ini disampaikan Muklis Basri menanggapi laporan Biro Pengadaan Barang dan Jasa terkait progres pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Lampung.
“Semua kegiatan yang bersumber dari APBD harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan. Di tengah kondisi sulit seperti sekarang, ketika masih ada anggaran untuk pembangunan, maka jangan sampai disia-siakan,” tegas Muklis, saat dikonfirmasi pada senin (7/7/2025).
Muklis menyebut, Komisi IV konsisten mengawal setiap kegiatan proyek yang berjalan dan membuka diri terhadap laporan masyarakat.
“Kami sangat terbuka kalau ada laporan-laporan penyimpangan di lapangan. Hampir tidak ada laporan yang tidak kami tindak lanjuti, semua kami panggil OPD-nya,” ujarnya.
Mukhlis mengaku optimistis bahwa semangat perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan cukup tinggi.
“Kami sudah rapat dengan sejumlah OPD, dan semangat untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita kawal agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah hukum ke depan,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Lampung, Puadi Jailani, melaporkan bahwa hingga 7 Juli 2025, sebanyak 162 paket pengadaan barang dan jasa telah selesai ditenderkan.
Total pagu anggaran untuk paket tersebut mencapai Rp272,29 miliar, dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp266,25 miliar, menghasilkan efisiensi sebesar Rp4,51 miliar atau sekitar 1,67 persen.
Total keseluruhan paket yang telah ditayangkan oleh Pokja Biro Pengadaan sebanyak 201 paket, dengan nilai pagu Rp295,35 miliar dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp293,81 miliar. (Jef/imo/yhs/bdh)
