Lampung, pamungkasindonesia.id– Ganjar Jationo dan Descatama Paksi Moeda santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menduduki dua posisi strategis di Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) serta Sekretaris DPRD (Sekwan).
Informasi ini dihimpun dari sejumlah sumber oleh Group Media Trans Sarana Berita pada Kamis, 5 Juni 2025.
Menurut keterangan yang diterima, lima pejabat telah mengikuti Uji Kompetensi (Ukom) pada pekan lalu. Mereka adalah:
Lukman – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Descatama Paksi Moeda – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Meiry Harika Sari – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Achmad Saeullah – Kepala Dinas Kominfotik
Ganjar Jationo – Staf Ahli Gubernur
Salah satu sumber menyebutkan bahwa kelima pejabat tersebut akan dilantik dalam waktu dekat. “Informasinya akan ada pelantikan. Kepala Diskominfotik bakal berganti, kemungkinan diisi Pak Ganjar Jationo yang merupakan sosok lama di bidang tersebut. Sementara kursi Sekwan disebut-sebut akan ditempati Descatama Paksi Moeda. Untuk jabatan Kepala BKD, Bu Meiry akan digantikan oleh Rendi Reswandi sebagai Pelaksana Tugas (Plt),” ungkapnya.
Uji Kompetensi (Ukom) sendiri menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam menilai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja pejabat sebagai dasar penempatan, rotasi, atau pengalihan jabatan.
Sementara itu dikutip melalui momentum, Kepala BKD Provinsi Lampung, Meiry Harika Sari, membenarkan adanya Ukom bagi pejabat eselon II tersebut. “Iya, dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu pekan lalu,” ujarnya saat ditemui di SMAN 2 Bandarlampung, Kamis (5/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa proses Ukom melibatkan akademisi dan pejabat dari Pemprov Lampung. “Panselnya ada dari UIN Raden Intan Lampung dan juga dari internal kita,” jelas Meiry. Ia memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan. “Semua sudah sesuai aturan, dan telah mendapat izin dari BKN serta Kemendagri,” tambahnya.
Meski begitu, Meiry menegaskan bahwa hasil Ukom tidak selalu berujung pada pergeseran jabatan. “Pejabat yang ikut Ukom bisa saja tetap menjabat, atau bisa juga mengalami rotasi,” pungkasnya. (*)
