BPKAD Siap Anggarkan 1007 Guru P3K, BKD Prioritaskan ke Pemerintah Pusat

“Untuk anggarannya ini ready di BPKAD, tinggal usulan saja”

PAMUNGKAS INDONESIA.ID, LAMPUNG – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung siap menganggarkan 1007 guru P3K yang lulus passing gradeng pada akhir bulan Desember 2022 lalu.

Kepala BPKAD Lampung, Marindo Kurniawan mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dari sisi anggarannya karena memang anggarannya ada.

“Untuk anggarannya ini ready di BPKAD, tinggal usulan saja,” kata Marindo, saat mengikuti hearing di ruang rapat komisi besar DPRD Lampung, Senin (3/4/2023).

Untuk itu, Pak Sekdaprov, kami pada intinya siap membantu memberikan anggaran tersebut kepada 1007 guru P3K, ” tambah dia.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung menyebutkan bahwa pihaknya siap memprioritaskan 1007 guru P3K tersebut sesuai arahan pimpinan dan hasil rapat sebelumnya. Berdasarkan PMK 212 Pemprov diminta menganggarkan 7130 formasi P3K.

“Jadi 7130 formasi itu sudah termasuk 1007 guru P3K. Terkait nantinya kita menunggu regulasi pemerintah pusat yang hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) Men-PAN RB, Kemkeu dan kemenristekdikti, ” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai Badan, Deny Rolind Zabara.

Masih kata Denny, belum adanya penempatan 1007 guru P3K tersebut karena masih dalam proses. Sehingga BKD masih melakukan penerimaan 422 P3K yang lulus tahun 2022 lalu. Saat ini masih dalam masa sanggah.

“Insya Allah akhir bulan ini untuk 1007 di prioritaskan. Setelah proses mengikuti tahapan pengadaan ASN yang ditetapkan oleh tim Panselnas, hingga nantinya menerbitkan SK, ” ungkapnya

Juru bicara guru perwakilan PPPK, Rahmadi Angkasa, mengatakan bahwa kedatangan kesini DPRD Provinsi Lampung banyak yang belum mendapatkan penempatan. Lanjut Rahmadi, PPPK tahun 2021 yang sudah mendapatkan penempatan 442 yang belum mendapatkan penempatan 1007 dari swasta 628 negeri 376 PPG ada 3

“Kami bisa diakomodir untuk tahun 2023 ini bisa diakomodir sebagai ASN PPPK,”
kami juga mendapatkan informasi dari Pemda Jawa Barat bahwa batas akhir pengusulan sampai 6 April dan ada juga yang menyatakan 30 April. kami berharap ini Pemda segera meniaklanjuti,” kata guru yang mengajar 20 tahun di SMK Utama tersebut. (Bay)

BACA JUGA:  Guru Honorer Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Lampung dan Minta Kejelasan Status 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *