Lampung, pamungkasindonesia.id – Program Indonesia Pintar (PIP) saat ini tengah menjadi sorotan di seluruh wilayah Indonesia. Dana yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu ini kerap disalahgunakan oleh pihak sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa kepala sekolah tidak boleh cawe-cawe atau ikut campur dalam pencairan maupun penggunaan dana PIP.
“Hal ini telah saya sampaikan saat berkeliling dan bersilaturahmi ke sekolah-sekolah. Tujuannya guna memastikan transparansi dan kelancaran penyaluran bantuan pendidikan tersebut,” tegas Thomas.
Menurutnya, dana PIP merupakan hak siswa kurang mampu dan langsung disalurkan ke rekening mereka.
“Kepala sekolah maupun pihak sekolah tidak boleh mengarahkan, menghambat, atau mengambil bagian dari dana yang diterima siswa. Ini murni bantuan untuk pendidikan mereka,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (10/3/2025).
Thomas juga mengimbau para orang tua dan siswa penerima PIP agar segera melaporkan jika ada oknum sekolah yang mencoba memotong atau meminta setoran dari dana tersebut.
“Jika ada laporan penyalahgunaan, kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Salah satu orang tua siswa, Karmiyati (55), warga Kecamatan Tegineneng, mengungkapkan bahwa dana PIP sangat membantu biaya pendidikan anaknya.
“Kami berharap tidak ada pungutan liar atau pemotongan dana ini, karena sangat berarti bagi kami,” ujarnya.
Sebagai informasi, Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan dari pemerintah bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan membantu biaya pendidikan agar mereka tidak putus sekolah. Besaran bantuan bervariasi tergantung jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK.
Dinas Pendidikan berharap agar semua pihak turut mengawasi pelaksanaan program ini sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan. (By)
