LAMPUNG, PAMUNGKASINDONESIA.ID – Sejumlah Tokoh dan Masyarakat mendesak Bupati Tanggamus, Mohammad Saleh Asnawi untuk segera merombak pejabat lama mulai dari lurah, camat, kepala sekolah hingga kepala OPD beserta perangkatnya guna memperkuat kinerja pemerintahan dalam mewujudkan visi-misi Perubahan Jalan Lurus.
Dikutip dari media Kupas Tuntas.co, Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua Perguruan Paku Banten Kabupaten Tanggamus, Abah Anom, yang juga merupakan Tim Sukses pasangan Mohammad Saleh Asnawi – Agus Suranto pada Pilkada Tanggamus lalu.
Menurut Abah Anom, evaluasi dan pembenahan kinerja birokrasi menjadi kebutuhan mendesak setelah enam bulan masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus berjalan.
Abah Anom menegaskan, bupati harus berani mengganti semua pejabat lama mulai dari lurah, camat, kepala sekolah, hingga kepala OPD dengan orang-orang yang benar-benar sesuai bidang dan keahliannya.
“Jangan salah pilih pejabat. Kalau salah menempatkan orang, maka pelayanan kepada masyarakat akan rusak. Ada contoh, seorang tenaga kesehatan malah dijadikan pejabat di bidang yang bukan keahliannya. Itu jelas tidak tepat dan merugikan masyarakat,” tegasnya, sabtu (30/8/2025).
Ia juga menyinggung bahwa banyak pejabat lama merasa nyaman karena merasa memiliki backing politik sehingga percaya diri tidak akan diganti. Menurutnya, pola seperti ini sangat berbahaya karena membuat pejabat tidak serius bekerja, tetapi sibuk menjaga posisi.
“Pejabat-pejabat lama yang saat ini masih dipelihara justru akan menjadi duri dalam daging bagi Bupati Mohammad Saleh Asnawi. Kalau tidak segera dibersihkan, mereka bisa menghambat langkah besar perubahan yang sedang diperjuangkan,” ujar Abah Anom.
Sementara itu salah satu tokoh masyarakat Kotaagung, Hamzani, mengatakan sudah jelas pejabat-pejabat lama banyak yang bermasalah. Mereka tidak becus membenahi Tanggamus, bahkan meninggalkan masalah besar di bidang keuangan daerah.
“Kalau tidak segera diganti, apa jadinya perubahan yang dijanjikan. Bupati perlu memperbaiki sistem birokrasi pemerintahan. Pembantu-pembantunya perlu dirombak. Masyarakat butuh OPD yang profesional dalam proses pelayanan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program pemerintahan lima tahun ke depan sangat ditentukan oleh kapasitas dan loyalitas pejabat yang mengisi posisi strategis di lingkungan pemerintahan tanggamus.
“Aspek kompetensi dan loyalitas sangat penting. Bupati butuh orang-orang yang handal dan siap bekerja, bukan hanya mahir akting tanpa progres yang jelas,” imbuhnya.
Warga menilai, banyak pejabat lama justru merasa nyaman dengan posisinya. Ada yang percaya diri tidak akan diganti, ada pula yang tampil dengan gaya merakyat demi menarik simpati publik. Namun menurut masyarakat, gaya itu hanya pencitraan semu.
“Dulu ke mana saja mereka? Waktu Tanggamus krisis, mereka diam. Sekarang setelah ada pemimpin baru, malah SKSD (sok kenal sok dekat) seakan mendukung perubahan Jalan Lurus. Padahal mereka justru yang bikin pemimpin baru kerepotan,” keluh Tisna warga Kotaagung.
Desakan reshuffle semakin menguat setelah terkuak indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data riil menunjukkan, PAD Tanggamus hanya berada di kisaran Rp 9-11 miliar per tahun, jauh dari angka Rp 77 miliar yang dipatok dalam target.
Beberapa sektor dianggap menjadi titik rawan kebocoran. Di antaranya, OPD Pasar, yang seharusnya menjadi salah satu penyumbang PAD signifikan, justru tidak transparan. Pedagang mengeluhkan retribusi yang mereka bayar tidak jelas peruntukannya. Diduga banyak pungutan tidak masuk ke kas daerah.
PDAM Tanggamus, yang seharusnya menjadi andalan, juga bermasalah. Kebocoran teknis/non-teknis dalam distribusi air, ditambah lemahnya penagihan, membuat kontribusinya nyaris tak berarti bagi PAD.
“Belum lagi dari BUMD seperti PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya atau AUTJ dengan usaha SPBU dan air mineral Way Ku yang sudah bangkrut dan tidak jelas kemana uangnya, begitu juga BPRS dan RSUD,” ujar Asril, warga Kotaagung Timur.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun menyoroti lemahnya pengawasan retribusi pasar dan pengelolaan aset daerah. Akibatnya, potensi PAD hilang begitu saja.
Situasi ini membuat masyarakat menunggu langkah besar dan berani dari Bupati Saleh Asnawi. Mereka menilai reshuffle pejabat lama bukan sekadar formalitas, melainkan ujian nyata komitmen pemimpin baru untuk melakukan perubahan.
“Kalau bupati tidak segera membersihkan pejabat lama, maka kebocoran akan terus terjadi dan rakyat yang menanggung akibatnya. Jangan sampai perubahan yang dijanjikan hanya jadi slogan kosong,” tegas Asril.
Masyarakat kini berharap reshuffle dilakukan dalam waktu dekat. Bagi publik, itulah satu-satunya sinyal kuat bahwa kepemimpinan baru benar-benar ingin membawa Tanggamus keluar dari krisis, bukan sekadar bermain pencitraan. (*)
