JAKARTA, PAMUNGKASINDONESIA.ID – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025).
“Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera,” kata Prabowo saat mengheningkan cipta.
Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.
“Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,” bunyi kutipan Keppres.
Dari 10 tokoh, ada dua nama Presiden RI yang diberikan gelar. Mereka adalah Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Ada pula Marsinah yang sudah diusulkan sejak tahun-tahun sebelumnya sebagai tokoh yang dikenal memperjuangkan buruh.
Berikut merupakan sepuluh tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional periode 2025:
1. Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur;
2. Soeharto dari Jawa Tengah;
3. Marsinah dari Jawa Timur;
4. Mochtar Kusumaatmaja dari Jawa Barat;
5. Rahma El Yunusiyyah dari Sumatera Barat;
6. Sarwo Edhie Wibowo dari Jawa Tengah;
7. Sultan Muhammad Salahuddin dari Nusa Tenggara Barat;
8. Syaikhona Muhammad Kholil dari Jawa Timur;
9. Tuan Rondahaim Saragih dari Sumatera Utara;
10. Zainal Abidin Syah dari Maluku Utara.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menjelaskan alasan di balik penetapan Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar TNI (Purn) H. M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025.
Menurut Fadli, keputusan tersebut diambil setelah kajian panjang dan komprehensif oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta melibatkan para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
“Yang terkait perjuangan Pak Harto, selama ini yang sudah dikaji antara lain itu Serangan Umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran Lima Hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto pembangunan lima tahunan telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi,” ujar Fadli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/11/2025) siang.
Fadli menjelaskan, penilaian terhadap jasa Soeharto tidak hanya melihat kiprahnya sebagai presiden, tetapi juga kontribusinya di bidang militer dan sosial-ekonomi.
“Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi luar biasa sampai 600 persen, pertumbuhan (ekonomi) juga minus. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa,” kata Fadli.
Ia menambahkan, Soeharto juga berperan dalam menjaga stabilitas nasional pada masa-masa genting, termasuk saat Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI).
“Dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui Gerakan 30 September PKI,” imbuhnya.
Menjawab perdebatan publik mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap dikaitkan dengan masa pemerintahan Soeharto, Fadli menegaskan bahwa isu tersebut telah melalui proses hukum dan dinyatakan selesai.
“Yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya dan semua proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” tegasnya.
Fadli juga menepis anggapan bahwa peristiwa Kerusuhan Mei 1998 memiliki keterkaitan langsung dengan Soeharto.
“Kerusuhan Mei (1998) kan tidak ada kaitannya, enggak ada. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah, sudah melalui suatu proses, tidak ada masalah hukum,” katanya.
Fadli menegaskan pentingnya penulisan sejarah nasional yang dilakukan secara ilmiah, objektif, dan tidak bias politik.
“Kalau terkait dengan penulisan sejarah, sebagaimana saya sampaikan, sejarah kita tulis secara profesional oleh para sejarawan, para ahlinya. Kita tidak ingin membolak-balikkan atau membelokkan sejarah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sejarah harus disusun berdasarkan data, arsip, dan kajian akademis, bukan opini politik.
Karena itu, pemerintah mendorong pelibatan para sejarawan dari berbagai universitas agar narasi sejarah bangsa semakin kuat dan berimbang.
Fadli menjelaskan bahwa Kementerian Kebudayaan kini tengah memperkuat program riset sejarah melalui Direktorat Sejarah dan Museum.
Program tersebut melibatkan puluhan perguruan tinggi di Indonesia untuk meneliti kembali peran tokoh-tokoh penting bangsa, termasuk Soeharto, dalam konteks sejarah nasional.
“Yang kami lakukan di Kementerian Kebudayaan, para sejarawan dari puluhan perguruan tinggi nanti akan terus melakukan penelitian,” katanya. (Jef/imo/yhs/bdh)
