LAMPUNG, PAMUNGKASINDONESIA.ID –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung kembali menuai kritik setelah diduga mengabaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Bukannya memangkas pengeluaran, KPU Lampung justru menggelar Focus Group Discussion (FGD) selama tiga hari di Hotel Emersia, salah satu hotel berbintang di Bandar Lampung.
Acara yang berlangsung pada 2-4 Maret 2025 ini diadakan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi Pemilu 2024. Namun, pemilihan lokasi kegiatan di hotel mewah dinilai bertentangan dengan prinsip penghematan anggaran yang ditekankan oleh Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar anggaran negara digunakan secara bijak, terutama dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Ia meminta setiap instansi pemerintahan, termasuk KPU, untuk menghindari pemborosan dalam kegiatan mereka.
Namun, keputusan KPU Lampung untuk tetap menggelar acara di hotel berbintang mendapat kecaman dari berbagai pihak. Ketua Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK) Lampung, Wahyudi Hasyim, mengungkapkan kekecewaannya terhadap langkah KPU yang dinilai tidak peka terhadap kondisi daerah.
“Pola kerja KPU Lampung masih membandel dan tidak mengindahkan arahan Presiden Prabowo. Apalagi saat ini Lampung sedang dilanda bencana banjir. Mungkin anggaran kegiatan di hotel ini lebih baik dialokasikan untuk bantuan sosial,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, KPU Lampung belum memberikan klarifikasi resmi terkait kritik yang dilayangkan. Namun, sejumlah pihak mendesak agar KPU Lampung transparan dalam menjelaskan anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut.
Sementara itu, Ketua KPU Lampung Erwan Bustami berdalih bahwa keterbatasan kapasitas aula kantor menjadi alasan utama pemilihan lokasi hotel.
“Peserta dari kabupaten/kota beserta stakeholder tidak bisa ditampung di aula kantor, sehingga kegiatan dilakukan di hotel,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam acara tersebut, KPU Lampung sekaligus memberikan penghargaan kepada stakeholder sebagai bentuk efisiensi anggaran.
“Terkait pemberian penghargaan kepada stakeholder, kami menggabungkannya dengan kegiatan FGD untuk menghemat biaya,” tambahnya.
Kontroversi ini memicu perdebatan publik, dengan banyak pihak menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran pemilu. Diharapkan, ke depan, KPU Lampung lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran agar sejalan dengan prinsip efisiensi dan transparansi yang diharapkan masyarakat. (Tim)
