LAMPUNG, PAMUNGKAS INDONESIA.ID– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung bersama Universitas Tulang Bawang (UTB) menggelar diskusi tentang sistem pemilihan Kepala Daerah di Indonesia nantinya melalui DPRD yang dinyatakan Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
Diskusi ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Demokrasi Perwakilan” di kantor PWI Lampung, Balai Wartawan H. Solfan Akhmad Jumat (20/12/2024).
Adapun diskusi ini menghadirkan dua pembicara ahli, yaitu Prof. Rudi, S.H., seorang akademisi, dan Candrawansyah, S.I.Kom seorang praktisi hukum dan politik, dengan moderator Dr. Topan, dosen Ilmu Negara.
Beberapa argumen dengan efisiensi, stabilitas politik, atau representasi dalam sistem demokrasi terkait isu demokrasi perwakilan ini membuat masyarakat resah. FGD ini menjadi langkah awal kami untuk mendengar pandangan akademis dan mencari solusi terbaik.
Moderator dosen Ilmu Negara dari UTB, Topan Indra Karsa, S.H., M.H mengatakan kurang mendukung adanya pemilihan kepala daerah memulai DPRD. Hal ini akan berdampak mundurnya demokrasi di Indonesia. Dan memicu konflik dikalangan masyarakat nantinya.
Oleh karena itu, dengan diadakan diskusi FGD ini kita bisa melihat pandangan dikalangan mahasiswa maupun akademisi. Apakah? Mendukung pernyataan Pak Presiden RI Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah melalui DPRD, ” ucap Topan
“Sebagai dosen Ilmu Negara, Dr. Topan. Ia mengingatkan bahwa baik demokrasi langsung maupun tidak langsung memiliki kelebihan dan kelemahan, terutama dalam konteks biaya dan efektivitas politik, ” tambah dia.
Salah satu Mahasiswa UTB, Wirahadikesumah berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan mempengaruhi besar seorang pemimpin kepala daerah. Sehingga mundurnya demokrasi di Indonesia.
“Informasi yang saya dapat. Katanya Presiden dan Wakil Presiden dan Gubernur dan Wakil gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan Walikota dan Bupati dipilih oleh Gubernur seperti di DKI Jakarta. Menurut Wira, ini lebih relevan lebih menghemat anggaran, ” ujarnya
“isu demokrasi perwakilan yang sedang berkembang membuat masyarakat resah. Saya mendukung FGD ini untuk menjadi wadah diskusi, sekaligus berkomitmen melanjutkan diskusi serupa di masa mendatang, ” tambah dia.
Hal senada disampaikan Mahasiswa UTB, A’s Ruslan mengatakan, mendukung penuh adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota dipilih oleh Gubernur melalui prosedur DPRD,”
“Alasan ini menurut A’s. Ruslan sangat tepat. Selain mempengaruhi anggaran. Dan akan berkurangnya konflik terjadi di masyarakat, ” jelasnya.
Presiden dan Gubernur dipilih secara langsung memberikan legitimasi langsung dari rakyat, meningkatkan partisipasi politik, dan mencerminkan aspirasi masyarakat luas.
Walikota dan Bupati Dipilih oleh Gubernur.
Dalam skema ini, Gubernur memiliki otoritas untuk menunjuk atau memilih Walikota dan Bupati. Sehingga lebih hemat biaya, mengurangi potensi konflik politik lokal, dan memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara provinsi dan kabupaten/kota. Serta dapat mengurangi legitimasi langsung dari rakyat, rawan nepotisme, dan mengurangi otonomi daerah, tutup dia. (Bay)
