Beredar Kabar Sekjen DPD RI Rahman Hadi Akan Dilantik Menjadi Pj. Gubernur Lampung

JAKARTA, PAMUNGKAS INDONESIA.ID – Beredar kabar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Dr. Rahman Hadi akan mengisi Pejabat (Pj) Gubernur Lampung. Hal ini berdasarkan pernyataan sumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat memberikan informasi pelantikan Gubernur Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Banten.

“InsyaAllah pada tanggal 12 juni 2024 Sekjen DPD RI Dr.Rahman Hadi yang dapat dukungan 7 fraksi DPRD Provinsi Lampung dan telah di usulkan oleh Gubernur Lampung Bapak Arinal Djunaidi ke Kemendagri, akan di lantik jadi PJ Gubernur Lampung, ” ucap sumber Kemendagri ini.

Informasi melalui whatsapp, beredar kabar tersebut tertulis Berdasarkan surat KEMENDAGRI RI Nomor: 100.2.1.3/2319/SJ SEKDA Pemprov Maluku Utara Samsudin A. kadir yang kini selaku PLH Gubernur Maluku Utara esok pagi hari jum’at, 17/5/2024 di lantik jadi PJ Gubernur Maluku Utara di Sasana bakti praja, lantai 3 gedung C KEMENDAGRI RI Jl.Medan Merdeka Utara – Jakarta pusat pada PKL.08.00Wib.

Selain PJ Maluku Utara esok pagi di lantik pula PJ Gubernur; Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Banten.

PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang kini di jabat Bahtiar Baharudin akan di ganti oleh Prof. Zudan Arif Fakhrullah Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Sementara, DPRD Provinsi Lampung telah mengusulkan tiga nama Pj. Gubernur Lampung ke Kemendagri.

Adapun ketiga nama yang dimaksud yakni Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, dan Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Samsudin.

Arinal Djunaidi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur Lampung, pada 12 Juni 2024 mendatang. Keputusan resmi tersebut diambil dalam sidang pari purna DPRD Lampung. Rabu (08/05/2024) kemarin lalu.

BACA JUGA:  Mantan Kapolres Lampung Utara Jabat Kapolda Lampung, Irjen Wiyagus Ditarik ke Jabar

Gubernur Arinal mengatakan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 78 ayat 1 huruf c menjelaskan, bahwa kepala daerah dan wakil daerah diberhentikan. Kemudian dalam pasal 78 ayat 2 huruf a disebutkan, bahwa kepala daerah dan wakil daerah diberhentikan sebagai mana berahirnya masa jabatan disebutkan dalam ayat 1 huruf c.

” Alhamdulilah kita dapat berjumpa dalam sidang paripurna yang terbingkai dalam ketulusan, sesuai peraturan yang berlaku sidang paripurna ini merupakan sinergi dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, dalam artinya menjadi dasar usulan pemerintah kepada pemerintah pusat tentang usulan pemberhentian, jabatan Gubernur Lampung dalam masa jabatan 2019-2024,” kata Arinal. (Bay)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *