Lampung, pamungkasindonesia.id — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dengan tegas menyatakan komitmennya dalam memperjuangkan nasib para petani di Provinsi Lampung. Namun, ia mengingatkan agar aksi unjuk rasa yang dilakukan tidak berubah menjadi tindakan anarkis yang justru merugikan petani itu sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Gubernur Mirza turun langsung menemui ratusan massa aksi yang terdiri dari petani singkong dan mahasiswa di depan gerbang Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung pada Senin (5/5/2025).
Para demonstran menuntut intervensi pemerintah terkait anjloknya harga singkong yang dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi.
“Saya setengah mati memperjuangkan nasib petani. Jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat. Tapi perjuangan ini harus dijalankan dengan tertib dan dialog, bukan dengan emosi dan kekerasan,” ujar Gubernur di tengah massa aksi.
Gubernur menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan berbagai upaya nyata untuk mendukung para petani, termasuk memulangkan 23 ribu ijazah siswa—mayoritas anak petani—yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan. “Saya bebaskan mereka supaya bisa lanjut sekolah dan bekerja. Nilainya sampai Rp3–6 juta per anak,” jelasnya.
Tak hanya itu, Gubernur Mirza juga mendorong peningkatan serapan hasil panen petani oleh Bulog. Awalnya, serapan hanya 20 persen, namun ia meminta tambahan agar hasil panen dari 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani bisa terserap maksimal, apalagi saat harga singkong di pasaran hanya berkisar Rp6.500/kg.
“Jangan sampai karena aksi sepihak, pabrik-pabrik tutup dan hasil panen tidak ada yang beli. Siapa yang rugi? Petani sendiri. Karena itu, mari kita jalankan perjuangan ini dengan seimbang,” tegas Mirza.
Situasi sempat memanas ketika sekelompok orang yang tidak teridentifikasi memicu kericuhan dengan melempar batu ke arah aparat. Polisi terpaksa membentuk barikade untuk mengendalikan situasi dan mencegah kerusuhan meluas.
Meskipun sempat menolak ajakan dialog, sebagian perwakilan pengunjuk rasa akhirnya bersedia berdiskusi dengan Gubernur di Balai Keratun. Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan kembali komitmen membuka ruang komunikasi dengan semua pihak demi menemukan solusi terbaik.
“Kalau petani dirugikan, saya pun ikut terdampak. Keluarga saya juga petani. Tapi harga itu harus dibentuk dengan keikhlasan dan kesepakatan dua belah pihak. Kalau tidak, itu dzalim. Kita cari titik adil, bukan paksaan sepihak,” pungkasnya.
Gubernur juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing provokasi dan tetap menjaga suasana kondusif di tengah upaya bersama memperjuangkan kesejahteraan petani. (*)
