LAMPUNG, PAMUNGKASINDONESIA.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Bandar Lampung tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak. Menurutnya, kolaborasi lintas wilayah, terutama dari hulu hingga hilir, menjadi kunci dalam mengatasi persoalan banjir yang semakin kompleks setiap tahun.
Penegasan itu disampaikan Marindo saat memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan sungai di wilayah Bandar Lampung yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026). Rakor digelar sebagai respons cepat atas banjir besar yang melanda puluhan titik di Bandar Lampung pada Jumat (6/3/2026).
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hujan berintensitas tinggi menyebabkan genangan parah di permukiman dan ruas jalan, hingga menimbulkan korban jiwa serta kerugian material.
Dalam arahannya, Marindo menekankan bahwa persoalan banjir di ibu kota provinsi erat kaitannya dengan daerah hulu yang melintasi batas administratif.
“Air yang turun ke Bandar Lampung berasal dari hulu yang melewati wilayah lain. Karena itu sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran sangat diperlukan,” ujar Marindo.
Marindo juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama soal sampah yang kerap menyumbat saluran drainase.
“Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika masyarakat masih membuang sampah ke sungai,” tegasnya.
“Melalui koordinasi lintas daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sungai dan sistem drainase di Bandar Lampung dapat dilakukan lebih terarah dan berkelanjutan untuk meminimalisasi risiko banjir di masa mendatang,” pintanya
Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi V DPR RI dari dapil Lampung, Mukhlis Basri. Ia menilai sistem aliran pembuangan air di Bandar Lampung perlu dikaji ulang agar beban drainase di pusat kota tidak semakin berat.
“Kita perlu mencari skema agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat,” kata Mukhlis
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana melaporkan bahwa Pemkot telah melakukan sejumlah langkah cepat pascabanjir, mulai dari perbaikan talud, pengerukan sungai, hingga pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan.
Eva juga berharap dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung agar sejumlah rencana teknis seperti peninggian tanggul dapat segera terealisasi.
Disisi lain, Kepala BBWS Mesuji–Sekampung, Roy Panagom Pardede, memaparkan rencana penanganan jangka pendek dan panjang, antara lain normalisasi sungai dan peninggian tanggul di titik rawan banjir.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas berbagai langkah strategis penanganan banjir, seperti:Penyusunan masterplan banjir terpadu.Pembangunan kolam retensi atau embung di wilayah hulu.Normalisasi sungai.Penataan ruang di bantaran sungai. Dan Penambahan ruang terbuka hijau sebagai kawasan resapan air.(*)
